MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Persiapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2025 melalui zoom meeting di Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumut, Kamis (31/10/2024). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli serta diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia juga pimpinan tingkat kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Rakor ini kita laksanakan agar kita satu visi, baik di pusat dan daerah dengan mendengarkan kebijakan dari Kementerian Ketanakerjaan. Karena masalah isu ketenagakerjaan, upah dan PHK akan berimbas langsung kepada faktor politik dan keamanan Indonesia,” kata Mendagri.
Mendagri berharap melalui pertemuan ini maka setiap kepala daerah dapat memahami mengenai kebijakan pusat sehingga mereka mampu membuat kebijakan sesuai dengan di pusat. Mendagri juga mewanti-wanti agar kepala daerah mengambil kebijakan dengan tepat dan tidak menimbulkan masalah.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil menimbulkan masalah. Isu ini agak sensitif, karena timing-nya juga berdekatan dengan kontestasi Pilkada,” ucapnya.
Saat ini terdapat 552 kepala daerah di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 38 gubernur, 416 bupati dan 98 walikota. Dari jumlah tersebut, 104 di antaranya merupakan kepala daerah definitif, 275 merupakan Penjabat (Pj) kepala daerah, 20 Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah, 152 Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah dan 1 pelaksana harian (Plh) kepala daerah. Sementara itu, sebanyak 545 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.
“Kami berharap kepala daerah nantinya bisa melakukan koordinasi dengan sejumlah serikat buruh, pengusaha, terutama juga dengan Forkopimda terkait kebijakan apa yang akan diterapkan selanjutnya,” kata Mendagri.rel
Posting Komentar