Medan I Satelitonlinenews.com
Puluhan Masa dari Aliansi Aktivis Kota ( AKTA ) Berdemontrasi Ke Kantor Gubernur Sumut Meminta Dirut PDAM di copot dari jabatannya , terkait Keterlibatan Dirut PDAM Kabir Bedi dalam Pengambil alihan Hutan produksi di Areal 200 seluas 22,73 Ha. Desa Pante Cempa , Kecamatan Bandar Pusaka , Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dalam orasinya Aliansi aktivis kota ( AKTA ) meminta 2 tuntutan .
1. Meminta PJ Gubernur mencopot Dirut PDAM Tirtanadi terkait pengambil alihan dalam Hutan produksi di Areal 200 seluas 22,73 Ha. kasus HJ Kursaidah Binti (Alm) Abdul Aziz yang sudah Putusan No. 05/Pid./2013/PT-.BNA
2. Meminta Kejati SU memeriksa Kabir Bedi dalam Pencarian DPO HJ Kursaidah yang menjadi terpidana yang sampai hari ini belum Tertangkap atau Masih Daftar Pencarian Orang ( DPO) karna HJ kursaidah ini berada di wilayah hukum Kejati SU
"Ari Gusti selaku selaku koordinator aliansi aktivis kota (AKTA) Pusat Meminta Kabir Bedi di copot dari Dirut PDAM tirtanadi , bagaimana tidak seorang Dirut PDAM tirtanadi ini seorang pimpinan tapi beliau mempunyai catatan hitam bisa bergerak leluasa sedangkan beliau penerima pengambilan Alih Hutan Produksi di Areal 200, seluas 27,73 Ha. Di desa pante cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang bermasalah bahkan Mahkamah Agung sudah ngeluarkan putusan "ungkapnya
ari gusti selaku koordinator pusat aliansi aktivis kota atau akta juga meminta kejati SU membantu dalam pelarian Daftar pencarian orang ( DPO ) HJ kursaidah wanita yang telah menyandang status DPO Kejari kuala Simpang , agar wanita ini di tangkap secepatnya pungkas ari gusti
ari gusti menambahkan wanita yang menyandang status DPO ini mungkin bisa di selidiki melalui Dirut PDAM Tirtanadi ini , karna Dirut PDAM Kabir Bedi menjadi salah satu penerima pengambil alihan yang menjerat HJ kursaidah ini dan Dalam wilayah hukum Kejati SU.
kita menduga dirut PDAM Tirtanadi Bisa menjadi pimpinan Tidak terlepas daripada grativikasi, maka dari itu kita meminta KPK turut andil dalam penegakan hukum kabir bedi , karena kabir bedi ini banyak masalah kasus hukum pungkas Ari gusti
KPK diminta ambil alih kasus DPO Hj Kursaidah, bagian dari Penanganan kasus korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) dan menjadi salah satu fokus kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tutupnya.red
Posting Komentar