Medan I Satelitonlinenews.com
Setelah dilaksanakannya deklarasi calon presiden dan wakil presiden oleh surya palo ketua umum Partai Nasdem yang memilih Anis dan Muhaimin Iskadar untuk berpasangan di Pilpres 2024, timbul banyak peroblem-problem yang diduga sengaja dimunculkan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Kasus ini terjadi di era Menteri Muhaimin Iskandar.
Joni Sandri Ritonga, SH.,MH selaku Praktisi Hukum yang sekaligus Dosen UIN Sumatera Utara, menanggapai hal tersebut sengat tidak demokrasi yang diduga ada beberapa kelompok penguasa yang diduga sengaja memanpaatkan APH untuk melakukan gerakan untuk menggertak Anis-Cak Imin untuk majuk di Pilpres 2014.
Cara-cara yang diduga memanpaatkan APH untuk kepentingan penguasa menunjukkan ketidak dewasaan Politik Indonesia, bagaimana Indonesia ingin berbicara demokrasi, sedangkan para pemangku kekuasaan beum mencerminkan apa arti demokrasi.
Semua warga negara Indonesia berhak untuk membangun Indonesia dengan berbagai cara seperti maju menjadi Capres dan Cawapres 2024 adalah cara untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.
Joni, menilai cara-cara yang dilakukan oleh oknum-oknum APH adalah cara yang busuk untuk membangun Indonesia, kenapa? APH melakukan tugasnya baru sekarang, kenapa tidak dari dulu, hal ini terkesan seperti di riqest.
Kalau memang APH ingin menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, seharusnya dari awal APH sudah melakukanya tugasnya.red
Posting Komentar